Gerakan Kebangkitan Rakyat Indonesia Aksi Masa Mengawal Keputusan Mahkamah Konstitusi, 22 April 2024.

PRESS RELEASE

Gerakan Kebangkitan Rakyat Indonesia

Aksi Masa Mengawal Keputusan Mahkamah Konstitusi, 22 April 2024. 

Kami komunitas masyarakat sipil yang tergabung di Gerakan Kebangkitan Rakyat Indonesia (GKR INDONESIA), sangat berharap keputusan hasil pemilu 2024 oleh 8 Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak hanya  memutuskan berdasarkan ketentuan UU No. 7/2017, namun juga secara hati nurani dapat mengambil sikap kritis atas fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan, melihat dan menghitung data form C1 serta proses pemilu keseluruhan. 

Banyaknya Amicus Curiae yang disampaikan para guru besar, politisi, mahasiswa, masyarakat sipil pendukung tegaknya demokrasi dan khususnya yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri,bisa dipertimbangkan dengan seksama. 

Apapun keputusan MK atas hasil pemilu 2024,   akan menjadi catatan sejarah dan mendapatkan perhatian masyarakat indonesia dan masyarakat global. Keputusan ketetapan MK atas hasil pemilu presiden, tentunya akan menimbulkan sisi kontroversi bagi sebagian elit politik serta para pendukungnya, namun apapun keputusan kontroversial tersebut, bisa dimaknai dua hal, pertama bahwa MK memutuskan dengan timbangan hati nurani, atau hal  kedua, publik menilai timbangan keputusan lebih berat pada kepentingan penguasa. 

Namun apapun keputusan yang diputuskan 8 hakim MK, telah menjadi catatan nota sejarah yang melengkapi warna warni dinamika kehidupan politik antara pro-etika moral dan pro-kekuasaan. 

Masyarakat akan menunggu penguasa baru pemerintahan kedepan apakah dapat memberikan kebaikan dan kemajuan bagi rakyatnya, atau justru kehilangan legitimasi dari rakyat. 

FIAT JUSTITIA RUAT CALEUM

KEADILAN HARUS DITEGAKKAN MESKIPUN LANGIT RUNTUH

VOX POPULI VOX DEI

SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN

SATYAM EVA JAYATE

KEBENARAN YANG AKAN BERJAYA

Jakarta, 22 April 2024. 

Koordinator Presidium:

Oscar Pendong

Sekretaris: 

Dhini M

Institut Sarinah: Ketua DPR harus menghapus pingitan para PRT.

Institut Sarinah: Ketua DPR harus menghapus pingitan para PRT. 

Laporan Walks Free 2023 mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 10 dari 27 negara di kawasan Asia Pasifik, dan peringkat 62 dari 160 negara secara global sebagai negara yang tidak serius melakukan penghapusan praktek perbudakan modern yang dialami rakyatnya. Meski hukum nasional melarang kolonialisme dan perbudakan namun ternyata masih banyak masyarakat yang masih mempraktekkannya. 

Kartini memberontak terhadap praktek pembatasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang dialami para perempuan Jawa di masa akil baliq. Sayangnya, hingga saat ini masih ada lebih dari 5 juta perempuan PRT dan anak-anak yang masih mengalami pingitan warisan feodalisme tersebut. 

Institut Sarinah mengecam keras sikap DPR yang bergeming dan terkesan sengaja menahan pengesahan RUU PPRT yang bertujuan untuk menghapus praktek perbudakan modern.Kolonialisme sudah berakhir hampir 80 tahun, tetapi keladinya masih hidup yaitu feodalisme yang eksploitatif terhadap perempuan dan anak di sektor non formal," kata Ketua Institut Sarinah, Endang Yuliastuti. 

Kartini menyatakan kebenciannya pada kolonialisme sekaligus feodalisme sebagai penghalang manusia untuk merdeka menikmati martabat kemanusiaan rakyat. "Menyedihkan, saat ini ada penindasan dari bangsa sendiri. Dari sesama warga bahkan sesama perempuan kelas pemberi kerja ke para PRT," kata Dhini Mudiani yang juga Ketua Rampak Sarinah Jakarta. 

Pendiri Institut Sarinah, Eva Sundari menyeru kepada Ketua DPR Ibu Puan Maharani agar berbelas kasihan kepada para ibu PRT dengan segera melanjutkan proses legislasi RUU PPRT hingga tuntas. "Kesempatan bagi Ketua DPR perempuan pertama untuk membuat sejarah, bahwa kepemimpinan perempuan membawa berkah kesejahteraan bagi para perempuan."

Institut Sarinah mengharapkan DPR mempunyai politik pemihakan yang terukur pada nasib rakyat kecil korban dari sistem yang eksploitatif. Salah satu pembuktiannya adalah melalui dukungan Ketua DPR pada perbaikan nasib para perempuan PRT sehingga kinerja pemimpin perempuan menjadi akuntabel dari perspektif feminisme dan Pancasila. 

Jakarta, 20 April 2024