KONDEN FC JADI PEMENANG TURNAMEN FUTSAL GANJAR - MAHFUD RPN KAB LANGKAT, SUMUT

KONDEN FC  JADI PEMENANG TURNAMEN FUTSAL GANJAR - MAHFUD RPN KAB LANGKAT, SUMUT .

 

* Djarot Saiful Hidayat ajak kaum milenial ukir prestasi secara berjenjang.

Stabat, Kab Langkat ( 20/11/2023) 

Turnamen Futsal memperebutkan Tropy tetap Ganjar - Mahfud yang dilaksanakan oleh Relawan Padamu Negeri ( RPN) Kab Langkat , Sumatera Utara berlangsung meriah dihadiri delapan ratusan penonton itu dilaksanakan pada hari minggu 19 nopember 2023 kemaren mulai pagi hari jam 08.30 hingga jam 22.00 wib malam. Turnamen ini diikuti oleh 24 Tim Futsal se Kab Langkat yang terdiri dari KONDEN FC, GASSPOLL FC STABAT, SQUADRA FC , ELECTRIC ,GM TEAM FC, SUDE FC, KL88 FC, DIAMONS FC, FKS FC Kota Stabat) , UKULELE FC , FUTSAL YOUT, BENAM FC, SPECIAL ONE FC , ELREY FC, FUKEDA FC, FDL FC, DISDIK FC, SPG 88 FC, PEKAN FC, BLEAZER FC , HALU FC, BAG FUTSAL , FUTSAL KE&KU dan FURAS FC. 

Pembukaan Turnamen oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat melalui jaringan virtual dari Tanjung Balai, Djarot mengajak atlet atlet muda kaum milenial se Kab Langkat untuk ukir prestasi yang gemilang secara berjenjang dari bawah hingga tingkat nasional nantinya & selamat bertanding dengan riang gembira . Djarot yang juga Anggota DPR RI asal dapil Sumut 3 tsb juga mengucapkan terima kasih kepada Relawan Padamu Negeri yang telah memprakarsai dan melaksanakan kegiatan yang positif tsb dengan semangat gotong royong . 

Pada kesempatan yang Pendiri RPN Taufan Agung Ginting juga mengajak para peserta untuk mengedepankan sportifitas dalam pertandingan, disiplin ikuti peraturan pertandingan dan jaga kekompakan sesama peserta. 

Pertandingan Futsal antar klub yang berlangsung selama tiga belas jam tsb berhasil melahirkan para para juara yaitu sbb : 

Juara 1 Konden FC asal Kec Tanjung Pura memperoleh dana pembinaan sebesar Rp 2.500.000 + Tropy diserahkan oleh Pendiri RPN Taufan Agung Ginting bersama Plh Ketua DPD RPN Sumut Samuel Oktavianus, beserta pengurus DPD RPN Sumut ; Monang Harianja, Berto Sembiring, dan Sparta Siregar. 

Juara 2 PAC PDI  Perjuangan Stabat FC memperoleh dana pembinaan sebesar Rp 2.000.000 + Tropy diserahkan oleh Ketua DPC RPN Kab Langkat Patuan Bangun bersama Panitia Futsal Ahmad Pahlevi, Heri Lesmana Surbakti dan Adi Saragih 

Juara 3 Halu FC memperoleh dana pembinaan sebesar Rp 1.500.000 + Tropy diserahkan oleh Ketua DPC RPN Kota Binjai Gorby Sanjaya Surbakti 

Panitia menyerahkan hadiah dana pembinaan kepada Top Score dan The Best Player masing masing sebesar Rp 250.000,- 

Di tempat yang sama, ketika pers meminta tanggapan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab Langkat Romelta Ginting , dia mengaku senang melihat antusias , kemampuan dan semangat para atlet Futsal generasi muda Kab Langkat mengikuti turnamen tsb dari pagi hingga malam hari tetap bersuka cita tanpa ada rasa lelah . Pihaknya akan tetap mendukung setiap kegiatan kegiatan yang sifatnya positif untuk membangun semangat juang para kaum muda di Kab Langkat sesuai bakat kemampuan mereka di bidang olahraga raga, budaya dan ilmu pengetahuan  kata Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab Langkat ini. 

Diantara ratusan penonton juga terlihat para kader PDI Perjuangan seperti Ahmad Mujahir Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab Langkat, , Siti Aminah Br Perangin angin mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kab Karo / mantan anggota DPRD Sumut 

Acara turnamen Futsal tsb berlangsung dengan tertib, aman dan damai tanpa ada kendala apapun , untuk itu Patuan Bangun selalu Ketua Relawan Padamu Negeri Relawan Ganjar - Mahfud Kab Langkat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan keamanan dari pihak Polres Langkat.

Akbar Maulana mahasiswa ILMU HUKUM UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA ikut melaporkan wamendes Paiman Raharjo bersama rombongan karena di duga menyalahgunakan kekuasaan.

Press Release

Akbar Maulana mahasiswa ILMU HUKUM UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA ikut melaporkan wamendes Paiman Raharjo bersama rombongan karena di duga menyalahgunakan kekuasaan.

Paiman diduga melanggar administrasi pemilu sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.Paiman sudah termasuk dalam kualifikasi pelanggaran yang perlu ditindak lanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu.

 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paiman sangat mengkhawatirkan karena ia masih merupakan pejabat negara.

"Tindakan Paiman Raharjo yang merupakan pejabat negara tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan untuk menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paiman sangat mengkhawatirkan.

Saya mendesak agar Bawaslu secepatnya menindak lanjuti laporan & memberi sanksi terhadap Paiman, jikalau tidak saya akan turun aksi & mengundang seluruh aliansi mahasiswa jakarta untuk mendesak Bawaslu.

Menakar Arah Putusan MKMK Atas Pelanggaran Kode etik dan Prilaku Hakim MK RI

 Menakar Arah Putusan MKMK Atas Pelanggaran Kode etik dan Prilaku Hakim MK RI.

Sidang dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dikabulkannya putusan perkara nomer 90/PUU-XXI/2023 masih bergulir. 

Dengan di kabulknya perkara nomer 90/PUU-XXI/2023 telah memantik reaksi kemarahan publik. Putusan  kontroversi tersebut dinilai sarat dengan konflik kepentingan istana, sehingga seluruh elmen masyarakat yang tercerdai rasa keadilanya  mengadukan putusan ini sebagai bentuk pelanggaran etika dan prilaku Hakim MK. 

Tiga orang tokoh bangsa yaitu Prof Jimly Asshiddiqie,  Bintan R. Saragih Wahiddudin Adams telah ditunjuk sebagai tiga hakim MKMK yang  memeriksa dan mengadili sembilan Hakim Konstitusi atas delapan belas ditambah dua laporan pelanggaran etika hakim. 

Dalam hukum acara MKMK, Hakim MKMK akan mengawali persidangan dengan memeriksa ke dua puluh laporan pelapor secara bergantian dalam sidang yang di buka dan terbuka untuk umum. 

Hakim MKMK selanjutnya akan memeriksa sembilan hakim Mahkamah Konstitusi secara bergantian yang sidangnya dilakukan secara tertutup. 

Setelah mendegar keterangan pelapor dan pihak lainya, kemudian dilanjutkan dengan mendengar keterangan sembilan hakim MK serta memeriksa alat bukti maka hakim MKMK sampai kepada pembacaan putusan, yang rencananya dilakukan paling lambat pada tanggal 7 Nopember 2023. 

Ada dua bentuk putusan pelanggaran kode etik dan prilaku hakim di MKMK yakni terbukti atau tidak terbukti. 

Jika terbukti maka akan dijatuhkan putusan berupa peringatan, teguran dan pemberhentian, sedangkan jika tidak terbukti, dinyantakan ditolak. 

Publik tentunya menunggu putusan tiga pendekar Hakim MKMK dan bagaimana kemungkinan putusannya MKMK,  mari kita telisik dalam tinjau hukum, etika dan sosilogis hukum. 

Di tengah gencaranya tekanan publik untuk mengembalikan marwah MK RI yang telah mencederai rasa keadilan rakyat akibat dari putusan perkara nomer 90/PUU-XXI/2023, yang mana putusan tersebut dinilai syarat dengan kepentingan politik Istana untuk meloloskan sang putra Mahkota Gibran sebagai Cawapres. 

Bahwa tak bisa dihindari adanya tuduhan telah terjadi perselingkuhan hukum Hakim MK dengan pihak istana dari aromanya kuat istana mengintervensi MK.

Bila dicermati uraian dalam dissenting opinion Hakim Konstitusi tentunya akan tergambar dan menambah keyakinkan publik bahwa putusan tersebut syarat intevensi dan jauh dari asas kemandirian dan imparsialitas. 

Demikian halnya terkait dengan perilaku Ketua MK RI dalam Rapat Permusyawaratan Hakim atas tiga perkara yg di TOLAK, ketua MK, tidak hadir, dengan alasan mengindari adanya conflic of interest, sedangkan untuk perkara Nomer 90/ PUU-XXI/2023 yang di KABULKAN, Ketua MK RI menghadiri RPH tersebut. 

Dinamika Rapat Permusyawaratan Hakim khusunya tentang prilaku Ketua MK, juga notabane paman dari Gibran. Rapat permusyawaratan tersebut diduga kuat telah terjadi tarik menarik kepentingan. Perilaku hakim tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan yang tidak pantas dan tercela serta melanggar perinsif prinsif kemandirian Hakim yang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 

Bahwa adanya campur tangan kekuasaan lainnya kepada MK telah menimbulkan dampak buruk bagi MK sendiri yakni hilangnya kepercayaan rakyat MK sebagai benteng terakhir pengawal Konstitusi. 

Dalam rangka memulihkan kembali marwah MK RI di mata rakyat juga sebagai lembaga peradilan yang bebas dan mandiri dari intevensi kekuasaan manapun serta sebagai benteng terakhir pengawal Konstitusi maka kami berpandangan bahwa arah putusan MKMK akan dijatukan kepada hakim MK yaitu Menjatuhkan sanksi berat, memberhentikan Ketua MK RI,  atau setidak tidaknya menjatuhkan putusan berupa teguran yaitu Ketua MK RI menjadi Hakim Non Palu. 

Demikian dan terima kasih. Sirra Prayuna ( advokat) dan Waketum FRONT KEBANGSAAN.

Pengumpulan Pj Kepala Daerah, Mantan Kuasa Hukum Jokowi Duga Prakondisi Presiden untuk Pemenangan Pilpres 2024

Pengumpulan Pj Kepala Daerah, Mantan Kuasa Hukum Jokowi Duga Prakondisi Presiden untuk Pemenangan Pilpres 2024

Selasa, Oktober 31, 2023

Presiden Joko Widodo mengumpulkan ratusan penjabat kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (30/10) kemarin.

Dalam pertemuan itu salah satu arahan Jokowi meminta para penjabat kepala daerah untuk menjaga netralitas dalam perhelatan Pilpres 2024. 

Namun demikian menjelang pilpres 2024 ini, pengumpulan 197 Pj Kepala daerah tersebut memicu beragam spekulasi politik dari berbagai pihak. Salah satunya diungkapkan oleh eks tim pembela hukum Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu yakni, Sirra Prayuna menduga kuat ada kepentingan politik pemenangan Pilpres dalam pengumpulan para Pj Kepala daerah tersebut.

"Saya kira dengan situasi politik Pilpres hari ini, kalau ditarik dalam konteks politik elektoral, kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Kekuasaan akan di kapitalisasi untuk memenangkan salah satunya pasangan Capres-cawapres," ujar Sirra Prayuna kepada Wartawan, Senin Malam 30 Oktober 2023. 

Mantan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unram ini, salah satu indikasi pengumpulan ratusan PJ Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia itu mengarah pada kepentingan politik pemenangan Pilpres 2024. 

Dapat dilihat dari pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa dia memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pada PJ Kepala daerah tersebut kapanpun. 

"Bahasa keras Presiden hari ini kepada para PJ Gubernur dan Bupati/Walikota itu menunjukkan bahasa otoriter. Presiden mengatakan saya punya hak untuk mengawasi setiap hari, padahal fungsi koordinasi PJ kepala daerah itu ada di Mendagri. Tapi kali ini Jokowi turun langsung, sehingga patut diduga," jelasnya. 

Lebih lanjut disebutkan Sirra indikasi lainnya Jokowi akan menggunakan seluruh alat kekuasaan negara untuk pemenangan Pilpres 2024 juga terlihat dari beberapa rentetan sikap cawe-cawe para pejabat negara di kementrian dan lembaga, yang berperan secara aktif untuk pemenangan salah satu pasangan Capres dan Cawapres. 

"Fakta lainnya sejumlah pejabat negara di Kementerian terlibat cawe-cawe secara langsung untuk Pilpres ini. Bagaimana peran Mensesneg yang aktif meminta parpol segera deklarasi. Kemudian bagaimana Kominfo digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol alur komunikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan, dan sejumlah pejabat di kementrian lain ikut menggalang dan mengorganisir untuk pemenangan salah satu calon," papar Sirra. 

Sebagai orang dekat dalam lingkaran Jokowi dengan menjadi tim pembela hukum pada Pilpres 2014 dan 2019, Sirra Prayuna mengaku kecewa dengan langkah politik Jokowi saat ini, sudah melenceng jauh dari semangat reformasi untuk membangun negara demokratis. Dengan memaksakan anaknya menjadi Cawapres lewat tangan Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi terbukti memiliki ambisi untuk membangun politik dinasti. 

"Saya melihat dan merasakan Jokowi hari ini diujung kekuasaannya sudah sangat melenceng jauh dari semangat reformasi. Mulai dari dugaan permintaan tiga periode, perpanjangan masa jabatan, dan fakta hari ini memaksakan anaknya nyapres. Itu satu rangkaian dari pikiran Jokowi untuk terus berkuasa dengan membangun politik dinasti," jelas Sirra.

Melihat besarnya potensi pengguna alat-alat kekuasaan negara yang sedang di pegang Jokowi untuk pemenangan salah satu pasangan Capres-cawapres. Sirra Prayuna lantas mendorong penguatan gerakan masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap segala bentuk potensi pelanggaran sendi-sendi demokrasi oleh penguasa. 

"Karena itu Civil Sociaty harus dikonsolidasikan untuk melakukan pengawasan. Memastikan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, diaman prasyaratnya pemerintah harus netral. Penguatan peran Civil Sociaty disini sangat penting untuk mengawasi proses demokrasi Pilpres berjalan baik," tandas Sirra Prayuna

Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo (GPGP) Peringati Hari Sumpah Pemuda dan Rayakan Ulang Tahun Bapak Ganjar Pranowo

 Press Rilis

.

Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo (GPGP) Peringati Hari Sumpah Pemuda dan Rayakan Ulang Tahun Bapak Ganjar Pranowo

Jakarta (28/10/2023) Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo (DPP GPGP) turut peringati Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dikemas dengan acara diskusi membahas upaya mempersiapkan generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Diskusi yang dilaksanakan di sekretariat DPP GPGP, di Jl Kudus, Menteng, Jakarta Pusat, juga dihadiri oleh jajaran Dewan Pembina DPP GPGP Bapak Komjen Pol (Purn) Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono M.Si., dan Bapak Petrus Tjandra, Dewan Penasehat DPP GPGP Bapak Irijanto, Bapak Gabriele Simanjuntak, Bapak Heru Sukendro dan Bapak Eko Sulistyo. Kemudian kegiatan kali ini juga dihadiri oleh Bapak Sigit Yanuar, Dewan Pakar DPP GPGP.

.

Kegiatan memperingati sumpah pemuda ini juga dibarengi dengan perayaan ulang tahun Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden RI 2024-2029. Acara tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur dan doa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dalam momen ini yang juga dihadiri oleh para generasi muda GPGP, dimanfaatkan pula untuk menyiapkan landasan yang kokoh untuk menyokong para pemuda Indonesia.

.

Dhini M, Ketua Umum DPP GPGP menyampaikan beberapa pesan dalam sambutannya. “Negeri ini memerlukan pemuda yang aktif dan kreatif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Akan tetapi selama ini para generasi muda kurang diberi ruang dan peran untuk membangun negeri ini. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bersama pesta demokrasi mendatang untuk mendukung dan memilih pemimpin yang peduli akan hal ini. Dan saya yakin Bapak Ganjar Pranowo adalah pemimpin tersebut, Merdeka!” tegas Dhini.

.

Komjen Pol (Purn) Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, Dewan Pembina DPP GPGP menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap GPGP. “Terimakasih selama ini sudah bekerja keras di seluruh Indonesia, terus semangat dan yakinlah atas solidaritas kita, Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029” ujarnya.

.

Pada kesempatan kali ini, Angrondewi Intan, Pemuda GPGP juga menuturkan pentingnya peringatan Hari Sumpah Pemuda. “Ya kita tahu betul bagaimana peran pemuda dalam memerdekakan bangsa ini, oleh karena itu kita juga perlu meneruskan semangat perjuangan tersebut untuk menjaga dan membangun tentunya. Jika bukan kami para generasi muda, siapa lagi? Terlebih populasi Indonesia saat ini didominasi oleh pemuda. Sudah saatnya para generasi muda untuk berperan aktif” tutur Intan.

.

Tak lupa seluruh hadirin yang datang juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ganjar Pranowo, dan juga mendoakan untuk kesehatan dan kelancaran dalam pesta demokrasi ini. Tampak hadir beberapa relawan yg telah berdiri seperti Albert Soekanta (ketum Relawan Padamu Negeri),Nelson Purba (Laskar Rakyat Jokowi/sekarang Laskar Rakyat Ganjar) Semangatnya teman2 dan Semangatnya Bapak Ganjar juga telah menjadi semangat dan energi positif bagi GPGP untuk bergerak, berkarya, dan beraksi untuk Indonesia Unggul.

Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo Bersama Ribuan Mahasiswa Lampung Antusias Hadiri Kuliah Umum Ganjar Pranowo tentang Indonesia Emas 2045

 Pers Rilis

Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo Bersama Ribuan Mahasiswa Lampung Antusias Hadiri Kuliah Umum Ganjar Pranowo tentang Indonesia Emas 2045

.

Bandar Lampung (26/10/2023) Organ relawan Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo (GPGP) bersama ribuan mahasiswa Lampung hadiri kegiatan Kuliah Umum yang disampaikan oleh Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo. Kegiatan ini dilaksanakan di Mahligai Agung Convention Hall, Universitas Bandar Lampung, Rabu 25 Oktober 2023. Kuliah ini mengusung tema ”Menyongsong Kepentingan Indonesia Emas 2045”. Hal ini merupakan keseriusan Ganjar dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045.

Ganjar menegaskan bahwasanya pemuda memiliki peran yang besar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045 Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Pada saat itu, Indonesia didambakan sebagai negara maju, mandiri, dan berdaulat. Ganjar percaya pemuda Indonesia saat ini mampu mencapai hal tersebut.

Ganjar kembali menegaskan bahwasanya saat ini populasi pemuda Indonesia mencapai 60 persen dari total penduduk Indonesia. “Kalau kita ingin mempercepat Indonesia Emas 2045 maka anak muda perlu berperan, aktif bergerak, dan aktif memberikan pendapat. 60 persen ini nanti yang akan berperan besar” tegas Ganjar.

Dalam paparannya, Ganjar juga mengatakan bahwa bonus demografi yang diperoleh Indonesia harus dimanfaatkan sebaik mungkin guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jika tidak, akan berbalik menjadi malapetaka demografi. Ganjar juga memberikan contoh dengan menampilkan foto pemimpin dunia, seperti Xi Jin Ping dan Barack Obama. Tak lupa Ganjar juga menampilkan fotonya dalam paparanya. Tujuan Ganjar melakukan hal tersebut adalah untuk memotivasi para pemuda yang hadir, bahwasanya tokoh-tokoh tersebut dapat memerikan kontribusi terbaiknya karena peran aktif nya sejak di usia muda. Oleh karenanya Ganjar mengajak para pemuda untuk mulai berperan aktif.

Petrus Tjandra, Dewan Pembina organ relawan GPGP yang turut menyambut dan menemani Ganjar dalam rangkaian kunjungannya di Lampung sepakat dengan paparan yang disampaikan oleh ganjar pada kuliah umum tersebut. “Betul yang disampaikan oleh Pak Ganjar, kita perlu mendukung pemuda Indonesia agar produktif terutama dalam pemanfaatan dunia digital” ujar Petrus.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo (DPP GPGP), Dhini M, mendukung penuh upaya Ganjar dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045. “Tentunya kami GPGP akan berkontribusi penuh dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045. Karena selain memerlukan kontribusi pemuda Indonesia, kita juga perlu menyiapkan landasan yang kokoh pula. Dan kami percaya dengan Bapak Ganjar Indonesia mampu mencapai hal tersebut” ungkap Dhini.

CP: Rizantha (0895-2042-1663)

Pengawas Institut Sarinah Dikukuhkan Menjadi Guru Besar FEB Unair: Prof.Dr.Muryani,Era.Ec.,M.Si.,MEMD

 Pengawas Institut Sarinah Dikukuhkan Menjadi Guru Besar FEB Unair: Prof.Dr.Muryani,Era.Ec.,M.Si.,MEMD

Institut Sarinah sangat berbangga menghadiri Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga 

pada Hari Rabu 25 Oktober 2023 di Aula Garuda Mukti Kampus C Universitas Airlangga Surabaya. Pengawas Insitut Sarinah turut dikukuhan yaitu Prof. Dr. Muryani, Dra.Ec., M.Si., MEMD. Ini menambah kekuatan modal sosial Insitut Sarinah karena sebelumnya sudah ada satu Profesor yaitu Prof. Dr. Willa Candrawilla Supriadi, SH, MH guru besar dari Universitas Sugiyo Pranoto dalam struktur pengurusan Institut Sarinah. 

Prof Muryani menyampaikan pidato ilmiah berjudul "food security dan degradasi lingkungan dalam perspektif ilmu ekonomi" karena bidang kepakarannya adalah Ekonomi Lingkungan. Prof.Muryani setuju Pemerintah mengembangkan upaya-upaya raksasa untuk mengatasi ketahanan pangan, hanya bila menyertakan analisa dampak lingkungan. "Tanpa AMDAL dan kesanggupan mematuhinya, lebih baik Pemerintah fokus pada pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan berbagai upaya konvensional lainnya", papar Prof Muryani. 

Ia memprihatinkan dampak buruk Program Food Estate terutama kerusakan lahan akibat pembukaan lahan hutan konservasi dan pengalifungsian lagan gambut secara besar besaran. Meski demikian, ternyata hasilnyapun tidak optimal sehingga tujuan meningkatkan ketahanan pangan juga gagal diwujudkan. 

Prof. Muryani juga menegaskan bahwa pengalihfungsian lahan gambut melanggar komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 41%. Ia mengusulkan adanya UU untuk perlindungan hutan. 

Dia Puspitasari, sekretaris Institut Sarinah yang juga dosen UNTAG Surabaya memberikan dukungan atas gagasan Prof Muryani. "Kita harus mendukung pengesahan RUU Masyarakat Adat yang dihentikan prosesnya oleh Ketua DPR walaupun sudah 8 tahun dibahas. RUU ini mengakui keberadaan Masyarakat Adat yang akan berperan juga dalam perlindungan hutan-hutan kita," kata Dia saat memberikan pidato apresiasi di FEB Universitas Airlangga. 

Dia Puspita juga menyampaikan nasib yang sama dari RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang juga dihentikan proses pembahasannya oleh Ketua DPR setelah DIM Pemerintah masuk pada Bulan Mei 2023. "Semua upaya legislasi untuk mencapai target-target SDGs tampaknya justru dihambat oleh DPR kita," ungkap Dia Puspitasari. 

Institut Sarinah selain berbangga atas prestasi Sarinah Prof Muryani, juga memahami tantangan berat bagi para intelektual aktivis lingkungan untuk dapat berkontribusi maksimal bagi penyelamatan bumi manusia. Di saat permasalahan lingkungan semakin memburuk, kesadaran dan komitmen politik masyarakat dan pemerintah untuk mengatasinya semakin terlihat melemah. 

Jakarta, 26/10/23

Dhini Mudiani

 +62 811-3551-888 

Humas Institut Sarinah