DPC Relawan Padamu Negeri kab Karo siap memenangkan Ganjar Mahfud di Kabupaten Karo

 DPC Relawan Padamu Negeri kab Karo siap memenangkan Ganjar Mahfud di Kabupaten Karo

Relawan Padamu Negeri adalah Relawan pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Satu minggu setelah Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo menjadi Calon Presiden dari PDI Perjuangan pada tgl 21 April 2023 maka pada tgl 28 April 2023 dalam Musyawarah Besar Relawan Padamu Negeri diputuskan mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 tanpa menunggu petunjuk dari Jokowi. 

Khusus di Sumatera Utara Relawan Padamu Negeri ( RPN) telah memiliki 1 DPD, 10 DPC dan secara nasional RPN memiliki 10 DPD se Indonesia dan 50 DPC se Indonesia. 

Pendiri RPN adalah Albert Soekanta, Taufan Agung Ginting dan T. Aswandin.

Dalam acara rapat perdana RPN Karo tadi siang di Cafe JJ Berastagi langsung dipimpin oleh Plt Ketua DPD RPN Sumut Samuel Oktavianus, didampingi Penasehat Taufan Agung Ginting,Reinaldi Sembiring penasehat Karo dan Ketua DPD RPN DKI Jakarta Wendi Dinata Ginting . 

DPC RPN Karo dipimpin oleh Ketua Bramja Brahmana ,Sekretaris Paul Damanik , dkk..

Pada rapat perdana DPC RPN Karo tsb, mereka akan mempersiapkan taktik dan strategi pemenangan Ganjar Mahfud di Tanah Karo untuk mencapai target 85 % suara sah.

Organ Relawan Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo Belanda Deklarasikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud

 Deklarasi GPGP Belanda

.

Organ Relawan Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo Belanda Deklarasikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud

Belanda (09/12/2023) Dewan Pimpinan Luar Negeri Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo (DPLN GPGP) Belanda deklarasikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud. Deklarasi kali ini dilakukan secara daring dan luring. Kegiatan kali ini juga dihadiri langsung oleh Muhammad Ikhwan Zein, Putra Bapak Mahfud MD, kemudian hadir pula Ibu Siti Nur Azizah, Putri Bapak Ma’ruf Amin selaku Dewan Pembina GPGP, Ronny Talapessy, Dewan Penasehat DPP GPGP. Hadir pula jajaran Dewan Pertimbangan dan Penasehat GPGP seperti Bapak Sigit Yanuar, Bapak Heru Sukendro, Bapak Petrus Tjandra, dan Bapak Riano Oscha. Tak lupa, Dhini M, Ketua Umum DPP GPGP beserta jajarannya dan beberapa ketua DPD GPGP juga turut hadir secara daring.

Deklarasi GPGP Belanda dibuka dengan sambutan dari Putra Bapak Mahfud, Muhammad Ikhwan Zein. Ikhwan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada GPGP yang selalu semangat menegakkan integritas. Ikhwan juga mengajak seluruh peserta untuk mendukung Ganjar-Mahfud karena keduanya memiliki track record yang jelas dan berintergritas dan memiliki etika moral.

“Pak Mahfud dikenal sebagai peluru tak terkendali, sebagai sosok tegas yang tak dikendalikan oleh siappun terutama dalam memberantas korupsi. Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga berfokus pada keadilan substantif” tegas Ikhwan.

“Bapak pernah berkata, permasalahan di negara kita utamanya adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Jika itu bisa teratasi, 50% permasalahan di negara kita telah selesai. Oleh karena itu kita jangan takut melawan hal-hal tersebut. Jika bukan kita yang melawan lalu siapa lagi? Mari kita berkampanye dengan beradab dan bermartabat ” tambah Ikhwan.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ibu Siti Nur Azizah. “Kali ini kita tengah menghadapi dinamika pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, tantangannya juga berbeda. Oleh karenanya kita perlu melakukan upaya yang masif, baik di udara maupun door to door. Pak Ganjar dan Pak Mahfud merupakan pasangan yang tepat. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal tersebut” ujar Ibu Siti Nur Azizah.

Dhini M, Ketua Umum DPP GPGP menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada rekan-rekan relawan di Belanda karena semangat dan komitmennya mendukung Ganjar-Mahfud. “Kami rekan-rekan di Indonesia sangat senang dan bangga melihat semangat rekan-rekan di Belanda. Kita harus kawal hingga hari pemilihan nanti, tanggal 10 Februari 2024 ya di Belanda. Semangat terus bergerak secara door to door karena pilihan kita hari ini akan menentukan arah bangsa kita tercinta hingga lima tahun mendatang” Ujar Dhini.

Arieke Van Galderen, Ketua DPLN GPGP Belanda beserta jajarannya menyampaikan bahwasannya rekan-rekan di Belanda telah aktif bergerak secara door to door, dari kota ke kota di Belanda. Mereka juga berkomitmen kuat untuk berkampanye secara beradab dan bermartabat.

Ronny Talapessy, Dewan Penasehat DPP GPGP turut hadir dalam kegiatan kali ini secara daring. Ronny mengingatkan bahwa kini Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi. “Saat ini bapak, ibu sekalian sangat perlu mengedukasi anak muda mengenai kondisi negara kita pada tahun 1998. Jika kita melihat banyak sekali intimidasi baik secara langsung maupun tak langsung yang dilakukan oleh penguasa saat ini” tegas Ronny.

“Negara kita perlu sosok panutan bagi para pemuda untuk menjadi contoh dalam penegakan demokrasi. Intimidasi dan kecurangan yang terjadi belakangan ini sebenarnya merupakan sebuah bentuk kekhawatiran dari penguasa akan targetnya yang tidak tercapai. Hal ini benar-benar mengingatkan kita pada masa orde baru. Apa yang terjadi pada Aiman dan Butet merupakan contoh nyata dari hal tersebut dan harus kita lawan” tambah Ronny.

Ronny juga memaparkan beberapa program dari Ganjar-Mahfud dalam berbagai sektor, seperti pencegahan dan pengurangan angka stunting. Sekolah gratis 12 tahun pada sektor pendidikan. Penguatan kesehatan dari sektor terkecil yaitu desa. Juga menguatkan peranan negara dalam menjaga para pekerja migran melalui penguatan kedutaan-kedutaan Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi oleh rekan-rekan GPGP Belanda yang berikrar untuk memantapkan komitmennya. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu menguatkan dukungan kepada Ganjar-Mahfud untuk memenangkan kontestasi demokrasi 2024 mendatang.

Cp: 0895-2042-1663 Zantha

Ratusan Orang Muda Deklarasikan Dukungan Untuk Ganjar Mahfud Di Jaksel

Ratusan Orang Muda Deklarasikan Dukungan Untuk Ganjar Mahfud Di Jaksel

Sabtu pagi, 9 Desember 2023, ratusan anak muda dari berbagai latar belakang berkumpul di Jakarta Selatan, tepatnya di halaman markas Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud DKI Jakarta di Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru.

Meraka berkumpul dalam rangka mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan capres dan cawapres No.3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dengan menamakan diri mereka Duta Muda Ganjar Mahfud ( DUGM ), para generasi millenial dan Gen Z beserta Tim Pemenangan Muda (TPM) DKI Jakarta ini sepakat bergerak untuk kemenangan paslon pilihan mereka. 

Dalam kesempatan ini, salah satu perwakilan dari Tim Pemenangan Daerah (TPD) DKI Jakarta, A. Wibi Wibawanto menyatakan bahwa saat ini orang muda sudah seharusnya mengambil bagian dalam gelaran politik Pilpres 2024 nanti. Dan berperan dalam momentum politik tingkat nasional maupun lokal secara fair bukan dengan memanfaatkan previledge kekuasaan.

Wibi yang merupakan caleg muda PDI Perjuangan untuk DPRD DKI Jakarta juga mengatakan bahwa konsolidasi orang muda di Jakarta sudah semakin massif, terstruktur dan solid dalam mendukung pasangan Ganjar Pranowo & Mahfud MD.

Momentum konsolidasi generasi millenial di markas TPD DKI Jakarta ini juga menandai bahwa saat ini orang muda siap melakukan perlawanan terhadap pembajakan demokrasi yang dilakukan terang-terangan oleh banyak pihak selama menuju gelaran pilpres, ujar Robi Maulana salah satu inisiator deklarasi Duta Muda Ganjar Mahfud yang dihubungi secara terpisah.

Robi Maulana menambahkan bahwa gerakan ini adalah gerakan politik yang penuh kesadaran dari generasi muda, bukan sekedar gerakan gemoy gemoyan agar terlihat viral di mata publik, ujar salah satu Tim Kerja Direktorat Relawan TPD DKI Jakarta tersebut.

Acara deklarasi tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua TPD DKI Jakarta H. Prasetyo Edi Marsudi. Karena menurutnya sudah saatnya kekuasaan dilanjutkan oleh generasi penerus kita “ujar politisi senior PDI Perjuangan tersebut.

KONDEN FC JADI PEMENANG TURNAMEN FUTSAL GANJAR - MAHFUD RPN KAB LANGKAT, SUMUT

KONDEN FC  JADI PEMENANG TURNAMEN FUTSAL GANJAR - MAHFUD RPN KAB LANGKAT, SUMUT .

 

* Djarot Saiful Hidayat ajak kaum milenial ukir prestasi secara berjenjang.

Stabat, Kab Langkat ( 20/11/2023) 

Turnamen Futsal memperebutkan Tropy tetap Ganjar - Mahfud yang dilaksanakan oleh Relawan Padamu Negeri ( RPN) Kab Langkat , Sumatera Utara berlangsung meriah dihadiri delapan ratusan penonton itu dilaksanakan pada hari minggu 19 nopember 2023 kemaren mulai pagi hari jam 08.30 hingga jam 22.00 wib malam. Turnamen ini diikuti oleh 24 Tim Futsal se Kab Langkat yang terdiri dari KONDEN FC, GASSPOLL FC STABAT, SQUADRA FC , ELECTRIC ,GM TEAM FC, SUDE FC, KL88 FC, DIAMONS FC, FKS FC Kota Stabat) , UKULELE FC , FUTSAL YOUT, BENAM FC, SPECIAL ONE FC , ELREY FC, FUKEDA FC, FDL FC, DISDIK FC, SPG 88 FC, PEKAN FC, BLEAZER FC , HALU FC, BAG FUTSAL , FUTSAL KE&KU dan FURAS FC. 

Pembukaan Turnamen oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat melalui jaringan virtual dari Tanjung Balai, Djarot mengajak atlet atlet muda kaum milenial se Kab Langkat untuk ukir prestasi yang gemilang secara berjenjang dari bawah hingga tingkat nasional nantinya & selamat bertanding dengan riang gembira . Djarot yang juga Anggota DPR RI asal dapil Sumut 3 tsb juga mengucapkan terima kasih kepada Relawan Padamu Negeri yang telah memprakarsai dan melaksanakan kegiatan yang positif tsb dengan semangat gotong royong . 

Pada kesempatan yang Pendiri RPN Taufan Agung Ginting juga mengajak para peserta untuk mengedepankan sportifitas dalam pertandingan, disiplin ikuti peraturan pertandingan dan jaga kekompakan sesama peserta. 

Pertandingan Futsal antar klub yang berlangsung selama tiga belas jam tsb berhasil melahirkan para para juara yaitu sbb : 

Juara 1 Konden FC asal Kec Tanjung Pura memperoleh dana pembinaan sebesar Rp 2.500.000 + Tropy diserahkan oleh Pendiri RPN Taufan Agung Ginting bersama Plh Ketua DPD RPN Sumut Samuel Oktavianus, beserta pengurus DPD RPN Sumut ; Monang Harianja, Berto Sembiring, dan Sparta Siregar. 

Juara 2 PAC PDI  Perjuangan Stabat FC memperoleh dana pembinaan sebesar Rp 2.000.000 + Tropy diserahkan oleh Ketua DPC RPN Kab Langkat Patuan Bangun bersama Panitia Futsal Ahmad Pahlevi, Heri Lesmana Surbakti dan Adi Saragih 

Juara 3 Halu FC memperoleh dana pembinaan sebesar Rp 1.500.000 + Tropy diserahkan oleh Ketua DPC RPN Kota Binjai Gorby Sanjaya Surbakti 

Panitia menyerahkan hadiah dana pembinaan kepada Top Score dan The Best Player masing masing sebesar Rp 250.000,- 

Di tempat yang sama, ketika pers meminta tanggapan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab Langkat Romelta Ginting , dia mengaku senang melihat antusias , kemampuan dan semangat para atlet Futsal generasi muda Kab Langkat mengikuti turnamen tsb dari pagi hingga malam hari tetap bersuka cita tanpa ada rasa lelah . Pihaknya akan tetap mendukung setiap kegiatan kegiatan yang sifatnya positif untuk membangun semangat juang para kaum muda di Kab Langkat sesuai bakat kemampuan mereka di bidang olahraga raga, budaya dan ilmu pengetahuan  kata Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab Langkat ini. 

Diantara ratusan penonton juga terlihat para kader PDI Perjuangan seperti Ahmad Mujahir Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab Langkat, , Siti Aminah Br Perangin angin mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kab Karo / mantan anggota DPRD Sumut 

Acara turnamen Futsal tsb berlangsung dengan tertib, aman dan damai tanpa ada kendala apapun , untuk itu Patuan Bangun selalu Ketua Relawan Padamu Negeri Relawan Ganjar - Mahfud Kab Langkat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan keamanan dari pihak Polres Langkat.

Akbar Maulana mahasiswa ILMU HUKUM UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA ikut melaporkan wamendes Paiman Raharjo bersama rombongan karena di duga menyalahgunakan kekuasaan.

Press Release

Akbar Maulana mahasiswa ILMU HUKUM UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA ikut melaporkan wamendes Paiman Raharjo bersama rombongan karena di duga menyalahgunakan kekuasaan.

Paiman diduga melanggar administrasi pemilu sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.Paiman sudah termasuk dalam kualifikasi pelanggaran yang perlu ditindak lanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu.

 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paiman sangat mengkhawatirkan karena ia masih merupakan pejabat negara.

"Tindakan Paiman Raharjo yang merupakan pejabat negara tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan untuk menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paiman sangat mengkhawatirkan.

Saya mendesak agar Bawaslu secepatnya menindak lanjuti laporan & memberi sanksi terhadap Paiman, jikalau tidak saya akan turun aksi & mengundang seluruh aliansi mahasiswa jakarta untuk mendesak Bawaslu.

Menakar Arah Putusan MKMK Atas Pelanggaran Kode etik dan Prilaku Hakim MK RI

 Menakar Arah Putusan MKMK Atas Pelanggaran Kode etik dan Prilaku Hakim MK RI.

Sidang dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dikabulkannya putusan perkara nomer 90/PUU-XXI/2023 masih bergulir. 

Dengan di kabulknya perkara nomer 90/PUU-XXI/2023 telah memantik reaksi kemarahan publik. Putusan  kontroversi tersebut dinilai sarat dengan konflik kepentingan istana, sehingga seluruh elmen masyarakat yang tercerdai rasa keadilanya  mengadukan putusan ini sebagai bentuk pelanggaran etika dan prilaku Hakim MK. 

Tiga orang tokoh bangsa yaitu Prof Jimly Asshiddiqie,  Bintan R. Saragih Wahiddudin Adams telah ditunjuk sebagai tiga hakim MKMK yang  memeriksa dan mengadili sembilan Hakim Konstitusi atas delapan belas ditambah dua laporan pelanggaran etika hakim. 

Dalam hukum acara MKMK, Hakim MKMK akan mengawali persidangan dengan memeriksa ke dua puluh laporan pelapor secara bergantian dalam sidang yang di buka dan terbuka untuk umum. 

Hakim MKMK selanjutnya akan memeriksa sembilan hakim Mahkamah Konstitusi secara bergantian yang sidangnya dilakukan secara tertutup. 

Setelah mendegar keterangan pelapor dan pihak lainya, kemudian dilanjutkan dengan mendengar keterangan sembilan hakim MK serta memeriksa alat bukti maka hakim MKMK sampai kepada pembacaan putusan, yang rencananya dilakukan paling lambat pada tanggal 7 Nopember 2023. 

Ada dua bentuk putusan pelanggaran kode etik dan prilaku hakim di MKMK yakni terbukti atau tidak terbukti. 

Jika terbukti maka akan dijatuhkan putusan berupa peringatan, teguran dan pemberhentian, sedangkan jika tidak terbukti, dinyantakan ditolak. 

Publik tentunya menunggu putusan tiga pendekar Hakim MKMK dan bagaimana kemungkinan putusannya MKMK,  mari kita telisik dalam tinjau hukum, etika dan sosilogis hukum. 

Di tengah gencaranya tekanan publik untuk mengembalikan marwah MK RI yang telah mencederai rasa keadilan rakyat akibat dari putusan perkara nomer 90/PUU-XXI/2023, yang mana putusan tersebut dinilai syarat dengan kepentingan politik Istana untuk meloloskan sang putra Mahkota Gibran sebagai Cawapres. 

Bahwa tak bisa dihindari adanya tuduhan telah terjadi perselingkuhan hukum Hakim MK dengan pihak istana dari aromanya kuat istana mengintervensi MK.

Bila dicermati uraian dalam dissenting opinion Hakim Konstitusi tentunya akan tergambar dan menambah keyakinkan publik bahwa putusan tersebut syarat intevensi dan jauh dari asas kemandirian dan imparsialitas. 

Demikian halnya terkait dengan perilaku Ketua MK RI dalam Rapat Permusyawaratan Hakim atas tiga perkara yg di TOLAK, ketua MK, tidak hadir, dengan alasan mengindari adanya conflic of interest, sedangkan untuk perkara Nomer 90/ PUU-XXI/2023 yang di KABULKAN, Ketua MK RI menghadiri RPH tersebut. 

Dinamika Rapat Permusyawaratan Hakim khusunya tentang prilaku Ketua MK, juga notabane paman dari Gibran. Rapat permusyawaratan tersebut diduga kuat telah terjadi tarik menarik kepentingan. Perilaku hakim tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan yang tidak pantas dan tercela serta melanggar perinsif prinsif kemandirian Hakim yang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 

Bahwa adanya campur tangan kekuasaan lainnya kepada MK telah menimbulkan dampak buruk bagi MK sendiri yakni hilangnya kepercayaan rakyat MK sebagai benteng terakhir pengawal Konstitusi. 

Dalam rangka memulihkan kembali marwah MK RI di mata rakyat juga sebagai lembaga peradilan yang bebas dan mandiri dari intevensi kekuasaan manapun serta sebagai benteng terakhir pengawal Konstitusi maka kami berpandangan bahwa arah putusan MKMK akan dijatukan kepada hakim MK yaitu Menjatuhkan sanksi berat, memberhentikan Ketua MK RI,  atau setidak tidaknya menjatuhkan putusan berupa teguran yaitu Ketua MK RI menjadi Hakim Non Palu. 

Demikian dan terima kasih. Sirra Prayuna ( advokat) dan Waketum FRONT KEBANGSAAN.

Pengumpulan Pj Kepala Daerah, Mantan Kuasa Hukum Jokowi Duga Prakondisi Presiden untuk Pemenangan Pilpres 2024

Pengumpulan Pj Kepala Daerah, Mantan Kuasa Hukum Jokowi Duga Prakondisi Presiden untuk Pemenangan Pilpres 2024

Selasa, Oktober 31, 2023

Presiden Joko Widodo mengumpulkan ratusan penjabat kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (30/10) kemarin.

Dalam pertemuan itu salah satu arahan Jokowi meminta para penjabat kepala daerah untuk menjaga netralitas dalam perhelatan Pilpres 2024. 

Namun demikian menjelang pilpres 2024 ini, pengumpulan 197 Pj Kepala daerah tersebut memicu beragam spekulasi politik dari berbagai pihak. Salah satunya diungkapkan oleh eks tim pembela hukum Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu yakni, Sirra Prayuna menduga kuat ada kepentingan politik pemenangan Pilpres dalam pengumpulan para Pj Kepala daerah tersebut.

"Saya kira dengan situasi politik Pilpres hari ini, kalau ditarik dalam konteks politik elektoral, kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Kekuasaan akan di kapitalisasi untuk memenangkan salah satunya pasangan Capres-cawapres," ujar Sirra Prayuna kepada Wartawan, Senin Malam 30 Oktober 2023. 

Mantan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unram ini, salah satu indikasi pengumpulan ratusan PJ Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia itu mengarah pada kepentingan politik pemenangan Pilpres 2024. 

Dapat dilihat dari pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa dia memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pada PJ Kepala daerah tersebut kapanpun. 

"Bahasa keras Presiden hari ini kepada para PJ Gubernur dan Bupati/Walikota itu menunjukkan bahasa otoriter. Presiden mengatakan saya punya hak untuk mengawasi setiap hari, padahal fungsi koordinasi PJ kepala daerah itu ada di Mendagri. Tapi kali ini Jokowi turun langsung, sehingga patut diduga," jelasnya. 

Lebih lanjut disebutkan Sirra indikasi lainnya Jokowi akan menggunakan seluruh alat kekuasaan negara untuk pemenangan Pilpres 2024 juga terlihat dari beberapa rentetan sikap cawe-cawe para pejabat negara di kementrian dan lembaga, yang berperan secara aktif untuk pemenangan salah satu pasangan Capres dan Cawapres. 

"Fakta lainnya sejumlah pejabat negara di Kementerian terlibat cawe-cawe secara langsung untuk Pilpres ini. Bagaimana peran Mensesneg yang aktif meminta parpol segera deklarasi. Kemudian bagaimana Kominfo digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol alur komunikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan, dan sejumlah pejabat di kementrian lain ikut menggalang dan mengorganisir untuk pemenangan salah satu calon," papar Sirra. 

Sebagai orang dekat dalam lingkaran Jokowi dengan menjadi tim pembela hukum pada Pilpres 2014 dan 2019, Sirra Prayuna mengaku kecewa dengan langkah politik Jokowi saat ini, sudah melenceng jauh dari semangat reformasi untuk membangun negara demokratis. Dengan memaksakan anaknya menjadi Cawapres lewat tangan Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi terbukti memiliki ambisi untuk membangun politik dinasti. 

"Saya melihat dan merasakan Jokowi hari ini diujung kekuasaannya sudah sangat melenceng jauh dari semangat reformasi. Mulai dari dugaan permintaan tiga periode, perpanjangan masa jabatan, dan fakta hari ini memaksakan anaknya nyapres. Itu satu rangkaian dari pikiran Jokowi untuk terus berkuasa dengan membangun politik dinasti," jelas Sirra.

Melihat besarnya potensi pengguna alat-alat kekuasaan negara yang sedang di pegang Jokowi untuk pemenangan salah satu pasangan Capres-cawapres. Sirra Prayuna lantas mendorong penguatan gerakan masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap segala bentuk potensi pelanggaran sendi-sendi demokrasi oleh penguasa. 

"Karena itu Civil Sociaty harus dikonsolidasikan untuk melakukan pengawasan. Memastikan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, diaman prasyaratnya pemerintah harus netral. Penguatan peran Civil Sociaty disini sangat penting untuk mengawasi proses demokrasi Pilpres berjalan baik," tandas Sirra Prayuna