Relawan Padamu Negeri

RELAWAN PADAMU NEGERI

RELAWAN PADAMU NEGERI

Minggu, 07 Juli 2024

Relawan Padamu Negeri salut terhadap kinerja ketua komisi IV DPRD Deliserdang

Relawan Padamu Negeri salut terhadap kinerja ketua komisi IV DPRD Deliserdang 



Lubuk Pakam Deliserdang Sumut

Pada Hari Kamis 13/06/2024 di Komisi IV DPRD Kabupaten Deli Serdang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dan Perwakilan Wali Murid SMP 2 Galang dan di dampingi oleh Jaka Prima sebagai Ketua LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Deli Serdang .


RDP di Ruangan Komisi IV terkait dengan Pemindahan Lokasi Sekolah SMP Negeri 2 Galang yang beralamat di jl.Kesehatan Kelurahan Petumbukan direlokasi jarak sekolah sekitar 2 km ke lokasi SD Negeri 101979 Pisang Pala.


Orang tuas siswa yang hadir meminta perhatian dari Dinas Pendidikan terkait nasib dan psikologis anak terkait masalah gedung sekolah. 


Kami memohon kepada Dinas Pendidikan agar memperhatikan nasib siswa SMP Negeri 2 Galang, ”Ucap Perwakilan Orang Tua/Wali Siswa SMP Negeri 2 Galang”. 


Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Antony Napitupulu (Fraksi PDI-P) didampingi Anggota Komisi IV Drs. H. Abdul Rahman, M.Pd (Fraksi PKS). Memfokuskan terhadap permasalahan gedung sekolah SMP Negeri 2 Galang yang di relokasi dan menumpang di SD Negeri Pisang Pala.


Komisi IV DPRD akan terus memperjuangkan agar SMP Negeri 2 Galang berdiri kokoh dengan bangunan sendiri, tegas Ketua Komisi IV.


Pada tgl 28 Juni yg lalu para orng tua murid kembali melakukan aksi menyampaikan aspirasinya ke kantor DPRD DAN PEMKAB Deliserdang 


Albert Soekanta kader PDI Perjuangan yg juga ketua umum Relawan Padamu Negeri (Relawan Jokowi 2 periode dan relawan Ganjar) menjembatani dan mengkomunikasikan permintaaan orng tua murid agar SMP 2 Galang dipindahkan ke SMP 1 telah berhasil diperjuangkan oleh Antoni Napitupulu ketua komisi IV DPRD Deliserdang yg juga anggota fraksi PDI Perjuangan.

Albert Soekanta menambahkan kita salut kepada sdr Antoni Napitupulu ketua komisi IV DPRD Deliserdang yg telah memperjuangkan aspirasi dari orng tua murid SMPN 2 Galang 


Saya selalu kader PDI Perjuangan dan selalu ketua umum Relawan Padamu Negeri telah mengkomunikasikan permintaan orng tua murid tersebut ke Sutarto ketua DPRD SUMUT yg juga ketua PLT DPC PDI Perjuangan,ke Ruben Tarigan anggota DPRD Sumut dan ke Antoni Napitupulu ketua komisi IV DPRD Deliserdang


Antoni Napitupulu Mengatakan kita komisi IV DPRD Deliserdang akan terus berjuang agar pihak Pemkab Deliserdang mengakomodir permintaan orng tua murid SMPN 2 Galang agar memiliki lahan dan gedung baru milik sendiri ucapnya kepada wartawan kita

Selasa, 21 Mei 2024

Rampak Sarinah Mengajak Kebangkitan Nasional untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Rampak Sarinah Mengajak Kebangkitan Nasional untuk Mewujudkan Keadilan Sosial



Rampak Sarinah menganggap penting untuk memperingati Gerakan Reformasi 98 terutama di saat erosi demokrasi. Soal waktu, Rampak Sarinah percaya bahwa momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah momentum yang tepat agar ada semangat menghentikan erosi demokrasi yang membelokkan amanat reformasi. 

Ketua Rampak Sarinah Jakarta, Dhini M dan beberapa anggota Rampak Sarinah berpakaian hitam-hitam sebagai tanda keprihatinan. 


“Di saat reformasi memasuki tahun ke 26 tahun situasi darurat justru dialami rakyat baik di sektor publik maupun domestik,” kata Dhini menjelaskan. Menurutnya, di sektor publik berhadapan penggerusan demokrasi berupa menyempitnya hak kebebasan berekspresi, berorganisasi, maupun persekusi terhadap aktivis-aktivis HAM dan Lingkungan. 


Ia melanjutkan bahwa situasi di keluarga juga memprihatinkan karena ada darurat KDRT, kekerasan seksual, perdagangan orang, angka kematian ibu dan anak yang tinggi, dan bencana alam serta kerusakan lingkungan yang memukul para perempuan dan anak. “Indonesia gagal memberikan keamanan bagi perempuan, Kekerasan Berbasis Gender di situasi yang mengenaskan,” Dhini menekankan. 


Selama aksi, Rampak Sarinah membuka spanduk berwarna ungu berisi tuntutan agar pemerintah memberikan keadilan bagi para perempuan dan rakyat miskin. Di spanduk juga ada tuntutan pengesahan RUU PPRT sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan bagi para perempuan miskin berprofesi PRT. 


“UU PPRT sudah 20 tahun digantung di DPR. Apa artinya Kebangkitan Nasional jika tidak diam ditujukan untuk memberikan keadilan bagi rakyat miskin?” keluh Dhini lebih lanjut. Rampak Sarinah berharap seluruh rakyat tidak apatis untuk memperbaiki keadaan. “Semangat pergerakan nasional 1908, 1998 harus tetap dikobarkan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui demokrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Dhini mengakhiri. 


Jakarta, 21 Mei 2024

Rabu, 01 Mei 2024

SIARAN PERSS HARI BURUH INTERNASIONAL 1 MEI 2024

Berjuang Bersama Buruh Menegakkan Konstitusi, Demokrasi

dan Keadilan di Indonesia

Assalamualaikum Wr, Wb, Merdeka!, Salam Pancasila!.

Kami dari para ketua dan pengurus ex. relawan pendukung Ganjar Mahfud yang

tergabung didalam wadah perjuangan GERAKAN KEBANGKITAN RAKYAT (GKR)

INDONESIA, mendoakan semoga sahabat jurnalis beserta keluarga dalam keadaan

sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Perjalanan menuju cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 mencapai Masyarakat Adil

dan Makmur merupakan perjuangan panjang bagi rakyat Indonesia. Timbulnya

Gerakan buruh dikalangan bangsa Indonesia merupakan suatu letupan reaksi yang

muncul akibat terkoyaknya harga diri sebagai suatu bangsa yang merasa

terkungkung hidup dalam penjajahan. Sejak Soekarno (melalui Undang-Undang

Kerja No. 12 Tahun 1948) menetapkan tanggal 1 mei sebagai hari buruh yang sudah

76 tahun berlalu, apakah pekerja dan buruh sudah mendapatkan kehidupan yang

manusiawi dan sejahtera ?

Melihat kenyataan sampai hari ini kita masih menyaksikan banyaknya pekerja dan

buruh yang masih hidup diambang batas garis kemiskinan, sementara secara global

Indonesia termasuk negara berpenghasilan menengah atau upper middle income

country. Dengan pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita Indonesia dikisaran

US. $ 4.500 atau setara upah Rp. 5,6 juta per-bulan. Kami mendesak pemerintah

memperhatikan buruh dengan mendorong pengusaha menyesuaikan pendapatan

para buruh di tahun 2024. Apalagi kenaikan nilai mata uang dollar yang menekan

nilai rupiah, berdampak pada kenaikan inflasi, naiknya harga-harga kebutuhan

pokok serta lemahnya daya beli masyarakat.

Kami komunitas masyarakat sipil yang tergabung dalam GERAKAN KEBANGKITAN

RAKYAT INDONESIA (GKRI) melakukan Aksi Bersama buruh dalam peringatan hari

buruh internasional untuk mendukung tuntutan buruh kepada pemerintah. Beberapa

tuntutan buruh yang kami dukung adalah tentang pencabutan Omnibus Law UU

Cipta Kerja yang cenderung lebih mementingkan para pengusaha (kapitalis), dan

kami mendukung penghapusan Out Sourching seumur hidup.

kami juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh,

pekerja guru honorer, peningkatan upah dokter muda diatas UMR, serta honor para

pekerja juru dakwah, agar mereka bisa mendapatkan income yang bisa

meningkatkan taraf hidupnya lebih baik.

Minggu, 21 April 2024

Gerakan Kebangkitan Rakyat Indonesia Aksi Masa Mengawal Keputusan Mahkamah Konstitusi, 22 April 2024.

PRESS RELEASE


Gerakan Kebangkitan Rakyat Indonesia

Aksi Masa Mengawal Keputusan Mahkamah Konstitusi, 22 April 2024. 


Kami komunitas masyarakat sipil yang tergabung di Gerakan Kebangkitan Rakyat Indonesia (GKR INDONESIA), sangat berharap keputusan hasil pemilu 2024 oleh 8 Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak hanya  memutuskan berdasarkan ketentuan UU No. 7/2017, namun juga secara hati nurani dapat mengambil sikap kritis atas fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan, melihat dan menghitung data form C1 serta proses pemilu keseluruhan. 


Banyaknya Amicus Curiae yang disampaikan para guru besar, politisi, mahasiswa, masyarakat sipil pendukung tegaknya demokrasi dan khususnya yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri,bisa dipertimbangkan dengan seksama. 


Apapun keputusan MK atas hasil pemilu 2024,   akan menjadi catatan sejarah dan mendapatkan perhatian masyarakat indonesia dan masyarakat global. Keputusan ketetapan MK atas hasil pemilu presiden, tentunya akan menimbulkan sisi kontroversi bagi sebagian elit politik serta para pendukungnya, namun apapun keputusan kontroversial tersebut, bisa dimaknai dua hal, pertama bahwa MK memutuskan dengan timbangan hati nurani, atau hal  kedua, publik menilai timbangan keputusan lebih berat pada kepentingan penguasa. 


Namun apapun keputusan yang diputuskan 8 hakim MK, telah menjadi catatan nota sejarah yang melengkapi warna warni dinamika kehidupan politik antara pro-etika moral dan pro-kekuasaan. 


Masyarakat akan menunggu penguasa baru pemerintahan kedepan apakah dapat memberikan kebaikan dan kemajuan bagi rakyatnya, atau justru kehilangan legitimasi dari rakyat. 


FIAT JUSTITIA RUAT CALEUM

KEADILAN HARUS DITEGAKKAN MESKIPUN LANGIT RUNTUH

VOX POPULI VOX DEI

SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN

SATYAM EVA JAYATE

KEBENARAN YANG AKAN BERJAYA



Jakarta, 22 April 2024. 


Koordinator Presidium:

Oscar Pendong


Sekretaris: 

Dhini M

Sabtu, 20 April 2024

Institut Sarinah: Ketua DPR harus menghapus pingitan para PRT.

Institut Sarinah: Ketua DPR harus menghapus pingitan para PRT. 



Laporan Walks Free 2023 mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 10 dari 27 negara di kawasan Asia Pasifik, dan peringkat 62 dari 160 negara secara global sebagai negara yang tidak serius melakukan penghapusan praktek perbudakan modern yang dialami rakyatnya. Meski hukum nasional melarang kolonialisme dan perbudakan namun ternyata masih banyak masyarakat yang masih mempraktekkannya. 

Kartini memberontak terhadap praktek pembatasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang dialami para perempuan Jawa di masa akil baliq. Sayangnya, hingga saat ini masih ada lebih dari 5 juta perempuan PRT dan anak-anak yang masih mengalami pingitan warisan feodalisme tersebut. 

Institut Sarinah mengecam keras sikap DPR yang bergeming dan terkesan sengaja menahan pengesahan RUU PPRT yang bertujuan untuk menghapus praktek perbudakan modern.Kolonialisme sudah berakhir hampir 80 tahun, tetapi keladinya masih hidup yaitu feodalisme yang eksploitatif terhadap perempuan dan anak di sektor non formal," kata Ketua Institut Sarinah, Endang Yuliastuti. 

Kartini menyatakan kebenciannya pada kolonialisme sekaligus feodalisme sebagai penghalang manusia untuk merdeka menikmati martabat kemanusiaan rakyat. "Menyedihkan, saat ini ada penindasan dari bangsa sendiri. Dari sesama warga bahkan sesama perempuan kelas pemberi kerja ke para PRT," kata Dhini Mudiani yang juga Ketua Rampak Sarinah Jakarta. 

Pendiri Institut Sarinah, Eva Sundari menyeru kepada Ketua DPR Ibu Puan Maharani agar berbelas kasihan kepada para ibu PRT dengan segera melanjutkan proses legislasi RUU PPRT hingga tuntas. "Kesempatan bagi Ketua DPR perempuan pertama untuk membuat sejarah, bahwa kepemimpinan perempuan membawa berkah kesejahteraan bagi para perempuan."

Institut Sarinah mengharapkan DPR mempunyai politik pemihakan yang terukur pada nasib rakyat kecil korban dari sistem yang eksploitatif. Salah satu pembuktiannya adalah melalui dukungan Ketua DPR pada perbaikan nasib para perempuan PRT sehingga kinerja pemimpin perempuan menjadi akuntabel dari perspektif feminisme dan Pancasila. 


Jakarta, 20 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024

GERAKAN KEADILAN RAKYAT DUKUNG SEPENUHNYA RANGKAIAN AKSI MAHASISWA BERSAMA RAKYAT CINTA DEMOKRASI

 PERS RILIS

___________

GERAKAN KEADILAN RAKYAT DUKUNG SEPENUHNYA RANGKAIAN AKSI MAHASISWA BERSAMA RAKYAT CINTA DEMOKRASI

__________

Jakarta, 18 Maret 2024.



Senin, 18 Maret 2024 Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) menggelar aksi Konvoy yang berangkat dari Tugu Proklamasi, pukul 15.00 WIB, dan singgah di kediaman Presiden RI ke 5, Ibu Megawati Sukarnoputri, untuk menyerahkan Surat Terbuka Gerakan Keadilan Rakyat. Surat Terbuka Gerakan Keadilan Rakyat diterima oleh Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Surat Terbuka dari GKR tersebut berisi dukungan dan harapan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri, sebagai Tokoh Nasional sekaligus negarawan untuk menyikapi kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini.

Setelah menyerahkan Surat terbuka, GKR kembali Konvoy menuju Patung Kuda Monas, untuk bagikan selebaran kepada para pengguna jalan di sana. Selebaran berisikan edukasi tentang kemunduran demokrasi dan situasi politik saat ini yang sarat akan Nepotisme, dimana Presiden ikut serta memenangkan anaknya dengan cara-cara yang tak lazim, yakni dengan merubah aturan di Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia. Massa aksi yang ikut serta dalam aksi konvoy ini kurang lebih 150 orang.

Usai aksi bagikan selebaran, GKR beranjak ke gedung KPU untuk mendukung Aksi penolakan terhadap kecurangan pemilu.

Aksi ini dihadiri masyarakat pecinta demokrasi dan mahasiswa. Aksi di KPU berakhir pukul 19.30 WIB.


Selasa 19 Maret 2024


Gerakan Keadilan Rakyat kembali menggelar konvoy menuju gedung DPR RI untuk memberikan dukungan moral kepada Mahasiswa dan masyarakat yang menggelar Aksi Mendukung Hak Angket dan menuntut Jokowi mundur. Negeri ini harus tetap memiliki alam demokrasi yang sehat, dan kebebasan berpendapat menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. GKR akan selalu hadir dan memberikan dukungan moral kepada aksi aksi di garis demokrasi dan kepentingan rakyat banyak yang menentang kesewenang wenang kekuasaan. Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) memilih untuk terus hadir sebagai para penjaga demokrasi di negeri ini.

Gerakan Keadilan Rakyat

Kami ada - berlipat Ganda.


Ronald Mulia Sitorus

Ketua Gerakan Keadilan Rakyat


Dhini Mudiani

Sekjen Gerakan Keadilan Rakyat


Oscar Pendong

Humas Gerakan Keadilan Rakyat.


Nanda Abraham

Pembina Gerakan Keadilan Rakyat

Rabu, 07 Februari 2024

Press Rilis Canvassing dan Program Tebus Murah GPGP

Press Rilis Canvassing dan Program Tebus Murah GPGP

Menutup Masa Kampanye Pemilu 2024, DPP dan DPD GPGP Banten Kuatkan Dukungan Kepada Ganjar-Mahfud dengan Canvassing dan Program Tebus Murah di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Organ relawan Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo atau yang akrab dikenal dengan GPGP menutup masa kampanye pemilu 2024 dengan berbagai program bermanfaat. Program-program tersebut diantaranya adalah canvassing dan program tebus murah sembako di daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dalam melaksanakan program ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPGP bersinergi langsung dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GPGP Provinsi Banten dan Pewan Pimpinan Cabang (DPC) GPGP Kabupaten Tangerang. Jajaran DPP GPGP yang turut serta dalam kegiatan ini diantaranya, Dhini Mudiani  Ketua Umum DPP GPGP, Anton Wiryono Wakil Bendahara Umum, Angrondewi Intan Windarti Ketua Bidang Pemilih Muda, dan Eva Sofia Ketua Bidang Perempuan dan Anak. Sistim Ginting, Ketua DPD GPGP Provinsi Banten juga hadir langsung dalam kegiatan kali ini. Faisal, Ketua DPC GPGP Kabupaten Tangerang bersama jajarannya juga turut berperan dalam kegiatan ini,

Kegiatan kali ini diawali dengan canvassing di daerah Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Jajaran DPP GPGP dan DPD GPGP Banten sangat antusias dan bersemangat dalam mensosialisasikan program-program Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut Tiga, Ganjar-Mahfud. Kegiatan kali ini juga dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilu yang berlandaskan asas LUBERJURDIL. Kegiatan canvassing pun kemudian dilanjutkan ke daerah Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cisauk , Kabupaten Tangerang. Masyarakat sekitar terlihat sangat antusias dan menyambut baik program tersebut.


Kegiatan dilanjutkan dengan program tebus sembako murah. Seluruh masyarakat sekitar dapat mengakses sembako yang berisikan minyak goreng dan gula pasir dengan harga hanya Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) saja. Kegiatan ini tentunya sangat menarik animo masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian GPGP terhadap masyarakat dan tentunya juga untuk mengajak masyarakat mendukung dan memilih Ganjar-Mahfud pada Pemilu Mendatang.


Dhini Mudiani, Ketua Umum DPP GPGP ditemui dalam kegiatan tebus murah sembako menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Tak lupa Dhini juga berpesan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk menentukan pilihan dengan bijak. “Kami melaksanakan kegiatan ini sesuai arahan Pak Ganjar untuk mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian mari kita pilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang jelas, jelas mengutamakan kepentingan rakyat, dan jelas bersih dari korupsi. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat bagi kita semua” ujar Dhini.

.

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP GPGP, Eva Sofia menambahkan, “program ini kami siapkan untuk membantu ibu-ibu, setidaknya bisa membantu meringankan kebutuhan rumah tangga, mengingat bahan-bahan pokok sekarang semakin mahal” tambah Eva.


Begitupun dengan Ketua Bidang Pemilih Muda, Angrondewi Intan Windarti yang antusias mengikuti kegiatan kali ini. “Seneng banget sih bisa terjun langsung ke masyarakat untuk mendengar juga berkontribusi langsung, dan harapannya agar semua anak muda di Indonesia juga bisa punya kemauan dan kesempatan yang sama untuk berperan dan memberi dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia” ungkap Intan.

.

Sistim Ginting, Ketua DPD GPGP Provinsi Banten juga menyambut baik program sinergi ini. “Tentunya ini bentuk komitmen kita bersama dalam mendukung Ganjar-Mahfud, apalagi pemilu sudah semakin dekat, semangatnya ga boleh kendor” tambah Sistim.

.

Ketua DPC GPGP Kabupaten Tangerang Faisal tak lupa berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. “Saya mewakili warga setempat mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yah terlibat, karena program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat disini. Kalau ada program seperti ini pastinya masyarakat semakin yakin untuk memilih Ganjar-Mahfud”


Cp: 0895-2042-1663 Zantha

Pramono Anung menghadiri acara konsolidasi relawan se-Jakarta yang diselenggarakan oleh organ relawan Gerakan Pemenangan Pramono Anung – Rano Karno (GERAK).

Pramono Anung menghadiri acara konsolidasi relawan se-Jakarta yang diselenggarakan oleh organ relawan Gerakan Pemenangan Pramono Anung – Ran...