Relawan Padamu Negeri Sumut Gelar Rakorda Nyatakan Komit Kawal Pilkada Serentak di Sumut

Medan 18 sept 2024

Relawan Padamu Negeri (RPN) Sumut menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Medan, Rabu (18/9/2024) menyatakan tetap komit mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dari praktek-praktek kecurangan yang dilancarkan kelompok-kelompok tertentu, untuk mencederai demokrasi.

Penegasan itu disampaikan Pendiri RPN Sumut Ir Taufan Agung Ginting didampingi Ketua Umum DPP RPN Albert Soekanta Ginting, Ketua DPD RPN Sumut Samuel Oktavianus Gurusinga SE dan Sekretaris DPD RPN Sumut Drs Daulat M Solin kepada wartawan, Rabu (18/9/2024) pada acara Rakorda yang digelar di Sekretariat DPD RPN Sumut Jalan Sei Padang Komplek Perjuangan Medan Selayang.

Dalam Rakorda yang berlangsung sangat demokratis itu juga terlihat hadir seluruh DPC RPN Kabupaten/Kota se Sumut, seperti Ketua DPC RPN Dairi Saul Sihombing, Deliserdang Sabdan Tarigan, Kabupaten Langkat Patuan Bangun, Kota Medan Josua Ginting dan lainnya.

"Rakorda menghasilkan berbagai keputusan penting, yakni seluruh kader RPN se-Sumut siap mengawal dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh daerah di Sumut serta siap menyukseskan Pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sekaligus menjauhkan dari praktik kecurangan," tandas Taufan Ginting.

Ditambahkan mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut ini, RPN juga siap mensosialisasikan sekaligus mengajak masyarakat Sumut untuk memberikan hak kedaulatannya dalam Pilkada serentak, baik untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumut periode 2024-2029 Edy Rahmayadi/Hasan Basri Sagala dan calon Bupati/Wali Kota se-Sumut.

"RPN juga siap berkoordinasi dengan setiap Tim Pemenangan/Tim Kampanye Paslon kepala daerah masing-masing, dalam rangka kemenangan Paslon yang diusung DPD PDI Perjuangan Sumut maupun kabupaten/kota di Sumut," ujar Albert Soekanta Ginting.

Selain itu, tambah Albert, RPN juga siap menyampaikan laporan kepada pihak penyelenggara Pilkada terkait pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, mulai dari masa persiapan kampanye hingga hari pemberian hak suara di TPS masing-masing, jika terjadi kecurangan dalam proses pemilihan.

Dalam Rakorda tersebut, Ketua DPD RPN Sumut Samuel Oktavianus Gurusinga menyerahkan secara simbolis alat peraga kampanye berupa spanduk kepada masing-masing Ketua DPC RPN se Sumut, untuk dikibarkan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di daerahnya masing-masing.(*)

Edy Rahmayadi datang berziarah ke makam sahabatnya Alm.Drs.Baskami Ginting Mantan Ketua DPRD Propinsi Sumut masa bakti 2019 - 2024 di Desa Batukarang Kec Payung Kab Karo.

 #BERITASUMUT 

Sabtu siang,kemarin 24/08/2024 Mantan Gubernur Propinsi Sumut periode 2018 - 2023 Letjen Purn TNI H. Edy Rahmayadi datang berziarah ke makam sahabatnya Alm.Drs.Baskami Ginting Mantan Ketua DPRD Propinsi Sumut masa bakti 2019 - 2024 di Desa Batukarang Kec Payung Kab Karo. 

Baskami Ginting meninggal dunia di Medan pada tgl 7 Februari 2024 pada saat beliau masih berjabatan sebagai Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara . 

Kedatangan Calon Gubernur Sumut yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Hanura serta Partai Umat ini didampingi istri Ny Edy Rahmayadi , Ketua Tim Pemenangannya Mayjen TNI Purn Dahlan Harahap dan rombongan tsb disambut oleh Ny Riah Br Bukit ( Istri dari Alm Baskami Ginting) , dr. Ribka Ginting ( Putri dari Alm Baskami Ginting beserta keluarga besar almarhum. 

Dalam acara ziarah tsb Edy Rahmayadi juga didaulat oleh keluarga Alm untuk melakukan peletakan batu pertama pembagunan makam dari Alm. Baskami Ginting tsb. Pelaksanaan pembangunan makam tsb akan dimulai pada hari senin besok

Dalam kata sambutannya, Mantan Pangkostrad ini menyatakan bahwa persahabatannya dengan Baskami Ginting dimulai pada saat masa remaja di kawasan Medan Baru dan Edy Rahmayadi juga bersahabat baik dari Malem Ginting abang dari Baskami Ginting. 

 

Selama dirinya menjadi Gubernur Propinsi Sumatera Utara mereka selalu seiring sejalan dan sepemikiran dalam membangun Propinsi Sumut yang Bermartabat dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting. 

Baskami Ginting orang baik, dia sahabat baik saya dan sungguh saya sangat kehilangan sosok beliau sebagai pemimpin yang tegas dan teguh memegang prinsip juangnya kata Edy Rahmayadi. 

Pada acara tsb terlihat turut hadir beberapa kader PDI Perjuangan al seperti : Taufan Agung Ginting , Sutrisno Pangaribuan , Makmur Bangun, Serasi Ginting, Manta Bangun, Anggota DPRD Kab Karo Feri Edison Meliala, Anggota DPRD Kab Karo terpilih Holmes Bangun dan Mathias Bukit, serta Herawati Bangun , Alemina Ribuna dan puluhan Aktivis Relawan Padamu Negeri (RPN) yang merupakan Relawan Pemenangan Edy Rahmayadi Gubernur Sumut dibawah kepemimpinan Ketua DPD RPN Sumut Samuel Oktavianus , Ketua DPD RPN DKI Jakarta Wendi Dinata Ginting , Ketua DPC RPN Kab Karo Renaldi Sembiring Kembaren beserta jajarannya.

Reinaldi Kembaren menambahkan bahwa sosok Edi ramayadi dekat dengan semua suku yg ada disumut dan sebagai TNI mantan Pangkostrad udh pasti berjiwa Nasionalis dan berjiwa Patriotik..

Tidak diragukan lagi kecintaannya terhadap masyarakat Sumut ucap Reinaldi kembaren kepada wartawan kita

Institut Sarinah: Mengesahkan RUU PPRT,Legacy DPR RI 2019-2024.

Institut Sarinah memprihatinkan penahanan RUU PPRT di meja Ketua DPR Puan Maharani. Mereka ikut demo dan protes di Gerbang DPR bersama Koalisi Sipil untuk UU PPRT pada Hari Kamis, 15/8/24. "Pimpinan DPR harus segera mengesahkan RUU PPRT di Hari Kemerdekaan ke 79 tahun ini. Lepaskan kunci pasung yang membuat para PRT kehilangan kemerdrkaan dan martabat mereka," kata Dhini M saat berorasi di atas truk. 

Penahanan Surat Presiden dan DIM Pemerintah sejak Mei 2023 dirasakan tidak masuk akal. "Pada Maret 2023 yang lalu pengesahan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR dipimpin dan digedok oleh mbak Puan sendiri, kok setelah itu balasan dari Presiden dicuekin oleh beliau sendiri?" sambung Endang Yuliastuti. 

Motivasi penahanan Surpres dan DIM RUU PPRT cukup membingungkan. Secara politik tidak menimbulkan konflik antar fraksi, secara hukum memang diperlukan karena ada kekosongan hukum dan secara ekonomi berpotensi meningkatkan produktivitas nasional. Secara sosiologis juga meningkatkan gotong royong dalam masyarakat. "Satu-satunya yang terancam oleh RUU ini adalah bisnis pengiriman PRT, tidak boleh lagi ilegal. Masa Ketua DPR membela kepentingan agen-agen ilegal tersebut dan mengorbankan para perempuan miskin pencari nafkah utama keluarga?" sambung Endang Yuliastuti yang juga Ketua Institut Sarinah. 

Sebagaimana biasanya, para aktivis dari Institut Sarinah mengenakan kebaya lurik saat berdemo. Lembaga yang mempunyai misi pembentukan karakter sesuai Pancasila tersebut berharap pimpinan DPR mengagendakan pembentukan panja/pansus RUU PPRT di paripurna mendatang. "PRT berhak merdeka. "PRT berhak menikmati hak mendapat pekerjaan dan upah yang layak sebagaimana dijanjikan pasal 27 UUD 1945. Merdekakan PRT di Hari Kemerdekaan ke 79 tahun ini," sambung Dhini M Ketua Rampak Sarinah. 

Dilaporkan oleh: Rahayu Handonowati

Humas Institut Sarinah

ahwatiredida@gmail.com

Jakarta, 16/8/24

Rampak Sarinah Berkampanye Pro Lingkungan di Fashion Show Kebaya

Lima model dari Rampak Sarinah mendapat sambutan meriah di Acara Fashion Show dalam Kegiatan Parade Kebaya di GBK pagi tadi, Minggu (21/7/24). Berbeda dari para model dari komunitas lain, lima Sarinah tersebut berdandan ala petani yaitu berkebaya lurik dari bahan sorjan sambil menenteng sayur dan buah di tempeh dan rinjing. 

Ketika para model yang lain mencitrakan kelas menengah atas, Rampak Sarinah mencitrakan para perempuan kelas bawah golongan pekerja. Ketua Institut Sarinah, Endang Yuliastuti yang juga seorang guru SMPN 19 Jakarta bahkan menmakai sandal jepit sambil menggendong rinjing menggunakan selendang lain. "Para Sarinah juga turut gembira dengan penetapan Hari Nasional Kebaya karena para perempuan pekerja pedesaanlah yang sebenarnya masih menggunakan kebaya dalam keseharian mereka," jelas Endang Yuliastuti. 

Rahayu Handonowati, Ketua Rampak Sarinah menjelaskan bahwa Kelompok Sarinah juga menggunakan kesempatan tersebut untuk kampanye pro Lingkungan. "Kami mengingatkan para ibu untuk pro aktif menyelamatkan Lingkungan. Ibu Bumi harus dijaga demi kelangsungan hidup umat manusia. Bumilah yang memberi kita makan, air dan oksigen," jelas Rahayu. 

Terkait tema kampanye pro Lingkungan, anggota Sarinah yang berprofesi sebagai konsultan yaitu Lucy Ratna Nazirwan menambahkan adanya hubungan khusus antara bumi dan perempuan. "Jika bumi terluka, perempuan paling menderita. Jadi perempuan harus memimpin upaya penyelamatan bumi. Perempuan berkebaya harus lebih berdaya untuk bisa memimpin upaya mulia tersebut," kata Lucy. 

Sayangnya, para model Sarinah kurang puas karena gagal menyampaikan kampanye stop kekerasan terhadap perempuan secara langsung. Pesan itu harus dititipkan kepada MC sehingga tidak maksimal karena hanya diucapkan MC satu kali tanpa penjelasan apapun. 

Parade Kebaya di GBK pada Hari Minggu tersebut diadakan untuk memperingati 1 tahun Penetapan Hari Nasional Kebaya yang sudah ditetapkan presiden pada tanggal 24/7/23 yang lalu. Rampak Sarinah merupakan salah satu inisiator dari 11 komunitas yang memperjuangkan penetapan Hari Nasional tersebut. 

Humas Institut Sarinah:Dhini M.

Jakarta, 21/7/24

 Pencegahan KDRT melalui Pendampingan Stake Holder di Desa Dilem

Opini : Oke Cindy dan Dia Puspitasari S.Sosio.,M.Si

Menguatkan Kesadaran Hukum untuk Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Dilem, Mojokerto. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah serius yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data kemenpppa terdapat 10.762 kasus kekerasan kepada perempuan dari total 12.275 kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Meski pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penerapan hukum ini sering kali tidak cukup untuk mengantisipasi tindakan KDRT. Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang isu KDRT sering kali menjadi penghalang utama dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

KDRT adalah tindak pidana yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Perempuan dan anak-anak sering menjadi korban utama dari kekerasan ini.

Dalam banyak kasus korban mengalami berbagai dampak baik secara psikis, fisik, dan psikologis yang berkepanjangan. Bahkan, ancaman dan intimidasi dalam rumah tangga sering kali menghalangi korban untuk melapor atau mencari bantuan.

Di Desa Dilem, Mojokerto, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang KDRT menjadi sangat penting. Pendampingan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang isi dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat, terutama para perempuan, dapat memahami hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban KDRT.

Pendampingan ini menggunakan berbagai metode seperti ceramah, tanya jawab, dan role play. Metode-metode ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Ceramah dan tanya jawab memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan penjelasan langsung dan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum mereka pahami.

Dengan adanya kegiatan pendampingan ini, masyarakat Desa Dilem diharapkan dapat memahami pentingnya penghapusan KDRT dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika mereka atau orang di sekitar mereka menjadi korban. 

Pengetahuan tentang UU No. 23 Tahun 2004 serta hak-hak korban akan membantu mereka untuk lebih berani melapor dan mencari bantuan. Selain itu, peningkatan kesadaran ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis, di mana setiap anggota keluarga merasa dilindungi dan dihargai.

Meski demikian, tantangan dalam implementasi program ini tidak dapat diabaikan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum, serta budaya patriarki yang masih kuat, sering kali menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus sensitif terhadap kondisi sosial dan budaya setempat. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Sehingga, pendampingan pencegahan KDRT di Desa Dilem, Mojokerto, adalah langkah penting dalam upaya mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih aktif dalam mencegah dan menanggulangi KDRT. Kesadaran hukum yang tinggi akan menjadi fondasi bagi terciptanya keluarga yang aman, harmonis, dan sejahtera.

Upaya ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak harus menjadi prioritas dalam pembangunan masyarakat yang adil dan beradab.

Relawan Padamu Negeri salut terhadap kinerja ketua komisi IV DPRD Deliserdang

Relawan Padamu Negeri salut terhadap kinerja ketua komisi IV DPRD Deliserdang 

Lubuk Pakam Deliserdang Sumut

Pada Hari Kamis 13/06/2024 di Komisi IV DPRD Kabupaten Deli Serdang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dan Perwakilan Wali Murid SMP 2 Galang dan di dampingi oleh Jaka Prima sebagai Ketua LSM GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Deli Serdang .

RDP di Ruangan Komisi IV terkait dengan Pemindahan Lokasi Sekolah SMP Negeri 2 Galang yang beralamat di jl.Kesehatan Kelurahan Petumbukan direlokasi jarak sekolah sekitar 2 km ke lokasi SD Negeri 101979 Pisang Pala.

Orang tuas siswa yang hadir meminta perhatian dari Dinas Pendidikan terkait nasib dan psikologis anak terkait masalah gedung sekolah. 

Kami memohon kepada Dinas Pendidikan agar memperhatikan nasib siswa SMP Negeri 2 Galang, ”Ucap Perwakilan Orang Tua/Wali Siswa SMP Negeri 2 Galang”. 

Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Antony Napitupulu (Fraksi PDI-P) didampingi Anggota Komisi IV Drs. H. Abdul Rahman, M.Pd (Fraksi PKS). Memfokuskan terhadap permasalahan gedung sekolah SMP Negeri 2 Galang yang di relokasi dan menumpang di SD Negeri Pisang Pala.

Komisi IV DPRD akan terus memperjuangkan agar SMP Negeri 2 Galang berdiri kokoh dengan bangunan sendiri, tegas Ketua Komisi IV.

Pada tgl 28 Juni yg lalu para orng tua murid kembali melakukan aksi menyampaikan aspirasinya ke kantor DPRD DAN PEMKAB Deliserdang 

Albert Soekanta kader PDI Perjuangan yg juga ketua umum Relawan Padamu Negeri (Relawan Jokowi 2 periode dan relawan Ganjar) menjembatani dan mengkomunikasikan permintaaan orng tua murid agar SMP 2 Galang dipindahkan ke SMP 1 telah berhasil diperjuangkan oleh Antoni Napitupulu ketua komisi IV DPRD Deliserdang yg juga anggota fraksi PDI Perjuangan.

Albert Soekanta menambahkan kita salut kepada sdr Antoni Napitupulu ketua komisi IV DPRD Deliserdang yg telah memperjuangkan aspirasi dari orng tua murid SMPN 2 Galang 

Saya selalu kader PDI Perjuangan dan selalu ketua umum Relawan Padamu Negeri telah mengkomunikasikan permintaan orng tua murid tersebut ke Sutarto ketua DPRD SUMUT yg juga ketua PLT DPC PDI Perjuangan,ke Ruben Tarigan anggota DPRD Sumut dan ke Antoni Napitupulu ketua komisi IV DPRD Deliserdang

Antoni Napitupulu Mengatakan kita komisi IV DPRD Deliserdang akan terus berjuang agar pihak Pemkab Deliserdang mengakomodir permintaan orng tua murid SMPN 2 Galang agar memiliki lahan dan gedung baru milik sendiri ucapnya kepada wartawan kita

Rampak Sarinah Mengajak Kebangkitan Nasional untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Rampak Sarinah Mengajak Kebangkitan Nasional untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Rampak Sarinah menganggap penting untuk memperingati Gerakan Reformasi 98 terutama di saat erosi demokrasi. Soal waktu, Rampak Sarinah percaya bahwa momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah momentum yang tepat agar ada semangat menghentikan erosi demokrasi yang membelokkan amanat reformasi. 

Ketua Rampak Sarinah Jakarta, Dhini M dan beberapa anggota Rampak Sarinah berpakaian hitam-hitam sebagai tanda keprihatinan. 

“Di saat reformasi memasuki tahun ke 26 tahun situasi darurat justru dialami rakyat baik di sektor publik maupun domestik,” kata Dhini menjelaskan. Menurutnya, di sektor publik berhadapan penggerusan demokrasi berupa menyempitnya hak kebebasan berekspresi, berorganisasi, maupun persekusi terhadap aktivis-aktivis HAM dan Lingkungan. 

Ia melanjutkan bahwa situasi di keluarga juga memprihatinkan karena ada darurat KDRT, kekerasan seksual, perdagangan orang, angka kematian ibu dan anak yang tinggi, dan bencana alam serta kerusakan lingkungan yang memukul para perempuan dan anak. “Indonesia gagal memberikan keamanan bagi perempuan, Kekerasan Berbasis Gender di situasi yang mengenaskan,” Dhini menekankan. 

Selama aksi, Rampak Sarinah membuka spanduk berwarna ungu berisi tuntutan agar pemerintah memberikan keadilan bagi para perempuan dan rakyat miskin. Di spanduk juga ada tuntutan pengesahan RUU PPRT sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan bagi para perempuan miskin berprofesi PRT. 

“UU PPRT sudah 20 tahun digantung di DPR. Apa artinya Kebangkitan Nasional jika tidak diam ditujukan untuk memberikan keadilan bagi rakyat miskin?” keluh Dhini lebih lanjut. Rampak Sarinah berharap seluruh rakyat tidak apatis untuk memperbaiki keadaan. “Semangat pergerakan nasional 1908, 1998 harus tetap dikobarkan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui demokrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Dhini mengakhiri. 

Jakarta, 21 Mei 2024